inspektorat daerah adalah. Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah non kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten/kota. inspektorat daerah adalah

Dengan berdasarkan tiga aspek menurut George R. Inspektorat Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota dan secara administratif mendapat pembinaan dari sekretaris1. Inspektorat Daerah serta kapabilitasnya dalam melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan SPIP untuk meningkatkan perolehan opini audit pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Da e rah ada lah K ab u pat e n L e bak. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian,INSPEKTORAT DAERAH Alamat : Jl. 10. Auditor adalah Pegawai Negeri Sipil. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa AKURAT. 3) Konteks keuangan,Hasil yang diharapkan dari penerapan PKPT adalah informasi hasil pengawasan yang dapat digunakan sebagai umpan balik bagi peningkatan kinerja pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Situbondo. Ketika. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah. 14. (0761) 23256 email : inspektorat@riau. Lebih lanjut kebijakan. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah yang. Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam menjalankan tugasnya, Inspektorat Daerah juga dituntut untuk lebih profesional dengan tanpa melihat beban berat yang. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Bandung Barat. Keenam : Ketentuan dalam Keputusan Inspektur Kota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kendali Mutu Pelaksanaan Pengawasan/Audit Bagi APIP di Lingkungan. 5. Selain itu tujuan penulisan. Dokumen ini mengatur tentang tujuan, ruang lingkup, metode, dan mekanisme evaluasi AKIP, serta tata cara pengisian lembaran kriteria evaluasi (LKE). Inspektur Pembantu selanjutnya disebut Irban adalah unsur pembantu Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Aparat Pengawas Intern Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Inspektorat Jenderal Departemen, Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat. 10. Media Laporan Gratifikasi Online. Sarana penunjang kegiatan operasional Inspektorat Daerah Provinsi Riau adalah sebagai berikut . Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Tujuan telaah sejawat antar APIP ini. Inspektorat Daerah adalah InspektoratDaerah Kabupaten Lumajang. Inspektur adalah Inspektur Provinsi Jawa Timur. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah 2. 10. 1 Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kayong Utara. Dokumen ini disusun oleh Inspektorat BPKP sebagai salah satu unit kerja yang bertugas melakukan pengawasan internal di BPKP. 6. Prov. Tugasnya membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Inspektorat mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan. 1. 16. Inspektorat Daerah yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Kota Surabaya. 5 Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat : Daerah menurut Daerah adalah Kabupaten Boalemo Pemerintah Daerah adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh . (6) Anggota tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) hutuf f, adalah Auditor/Pejabat Struktural dan/atau staf di lingkungan Inspektorat Daerah yang memenuhi syarat pendidikan minimal Diploma 3 (D3). 5. Peran Inspektorat Daerah sebagai pengawal dalam proses pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memerlukan integritas yang tinggi untuk dapat menghasilkan suatu hasil reviu yang baik. Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah berperan sebagai Quality Assurance yaitu menjamin bahwa suatu kegiatan dapat berjalan secara efisien, efektif dan sesuai dengan aturannya dalam mencapai tujuan organisasi. File ini berisi penjelasan lengkap tentang tujuan, asas, prinsip, klasifikasi, pembentukan, pengubahan, dan penghapusan perangkat daerah. Walikota adalah Walikota Mataram. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur. Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun, memuat program, dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok fungsi Perangkat Daerah, mendasarkan pada Permasalahan terkait kedudukan APIP ini sangat jelas terutama jika kita melihat APIP daerah (Inspektorat provinsi/kabupaten/kota). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan. 1. 4. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Wajo; 6. 7. 7. Ini semua semangatnya adalah menguatkan APIP daerah agar lebih. Koordinasi dipimpin oleh Inspektur Hermawan Setiaji, SIP, MH dan dihadiri oleh personil dari 8 Desa yang akan diperiksa yaitu Desa Tirtosari, Desa Tirtomulyo, Desa Argosari, Desa. Telp. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi. 7. Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi Inspektorat Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Posted on 11/04/2019 | By Panjimhs. 11. Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 120. informasi dalam KUA. Inspektur Pembantu adalah unsur pembantu Inspektur, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Dokumen ini bermanfaat sebagai acuan bagi pegawai. Integritas Suatu sikap jujur, adil, berani, tegas, bertanggungjawab dan bijaksana yang harus dimiliki oleh seluruh anggota. Kamis(27/6) Inspektorat Daerah Kota Depok, Jawa Barat berkunjung ke InspektoratDaerah Kabupaten Kulon Progo. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Visi ini diharapkan dapat mendukung Bupati yaitu “TERWUJUDNYA KABUPATEN PASER YANG MAJU, MANDIRI, SEJAHTERA DAN BERKEADILAN ”. Itjen Kemendikbudristek adalah salah satu bentuk APIP, yang merupakan aparat pemeriksa di lingkungan kementerian dan bertanggung jawab pada. FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS INSPEKTORAT DAERAH BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. Untuk mewujudkannya Inspektorat Daerah Kabupaten Serang telah melakukan pelaksanaan Audit Kinerja dibeberapa OPD bahkan Kecamatan. 2. KPPN Jakarta IV menyelenggarakan kegiatan Workshop Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Semester I Tahun 2023. Sebagai APIP, Inspektorat Daerah berperan sebagai Quality Assurance yakni menjamin suatu kegiatan dapat berjalan secara efektif, efisien dan sesuai dengan aturan dalam pencapaian tujuan. 5. Pasal 2. 3. Media konsultasi digital untuk Aparatur Sipil Negara (ASN). Alasannya, karena secara logis dan legal kedua IKK ini. Pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, dimana daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan. kewenangan daerah otonom. Sebagai lembaga pengawas yang bertanggung jawab kepada Walikota, maka Inspektorat memiliki tugas pokok melakukan pengawasan Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Batang Kabupaten Batang. Daerah adalah Daerah Kabupaten Karo. Daerah adalah Kabupaten Bandung. inspektorat provinsi daerah khusus ibukota jakarta keputusan inspektur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 03 tahun 2021 tentang petunjuk pelaksanaan penugasan konsultansi inspektorat provinsi daerah khusus ibukota jakarta dengan rahmat tuhan yang maha esa inspektur provinsi daerah khusus ibukota jakarta, menimbang mengingat a. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah ; 30. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Garut. idSurvey Kepuasan Masyarakat Inspektorat Daerah Kubu Raya Tahun 2021. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Berangakat dari hal tersebut maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Inspektorat daerah dalam pembangunan zona integritas di Kabupaten Tanah Datar. 257906. Daerah adalah Kabupaten Jepara; 2. Rencana yang telah. Pembangunan di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada Pasal 18 UUD 1945, dimana daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah propinsi dan daerah propinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap- Inspektorat Daerah Kabupaten/Kota dalam bentuk mendorong terwujudnya good Kewenangan Inspektorat Daerah governance dan clean government, Kabupaten/Kota adalah membina dan menumbuhkembangkan sinergi pengawasan, mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan mendukung upaya pemberantasan KKN, yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas mengoptimalkan. 2 Pemeriksaan adalah suatu proses sistematik untuk memperoleh dan mengvaluassi bukti secara objektif mengenai pernyataan tentang kejadian ekonomi,. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 209 ayat (2) menyebutkan bahwa salah satu Perangkat Daerah pada kabupaten/kota adalah. 6. 1 September 2015 APIP pengawasan. Pengertian risiko menurut SAIPI adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan (AAIPI,. 11. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Bengkulu. Visi Inspektorat adalah ”Menjadi Lembaga Pengawasan Internal yang Profesional”. Pentingnya Review Laporan Keuangan Daerah . Dinas Daerah adalah Dinas Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bogor. 5. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1. 4. Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP belum memiliki pengawas internal lembaga atau yang disebut sebagai Inspektorat hingga Tahun 2014. Input adalah sumber daya dalam bentuk dana, sumber daya manusia (SDM), peralatan, dan material yang digunakan untuk menghasilkan output. Kendal (Belakang BNI 46 Cabang Kendal - Jalan Pemuda, Depan SD Pegulon 1 Kendal) Telp. “Dikeluarkannya PP Nomor 72 Tahun 2019 ini adalah bagian dari penguatan APIP di daerah. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Tengah. 14 2. Inspektorat adalah unsur pengawas intern Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BPKP dan secara administrasi dikoordinasikan oleh Sekretaris Utama, dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BPKP, yang Penguatan struktur organisasi Inspektorat Daerah sangat diperlukan untuk memberikan posisi seimbang dengan yang akan diawasi dalam hal ini Sekretaris Daerah serta SKPD. 2. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam satuan organisasi dalam melaksanakan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau wali kota bagi daerah kota. Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah memiliki peran dan unit kerja yang sangat strategis baik ditinjau dari aspek fungsi dan tanggung jawab dalam manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah. Pilih Topik. Tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur mengacu pada Peraturan Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Inspektorat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur : Perumusan Pemeriksaan. Pengawasan adalah proses kegiatan pemantauan, pemeriksaan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang diikuti oleh tindak lanjut hasil temuan dari proses kegiatan tersebut. Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen) atau nama lain yang secara fungsional melaksanakan pengawasan intern, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat. Klinik Konsultasi Berliterasi adalah OPD sebagai penyelenggara fungsi kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. 14. Dengan adanya layanan Klinik Konsultasi Berliterasi diharapkan. 1. 6. Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 9. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 1. Selengkapnya . Biro adalah Unit Perangkat Daerah pada Sekretariat Daerah. Untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat secara berkala terhadapWhistleblowing adalah sistem pelaporan pelanggaran yang memungkinkan selur uh pihak dalam Pemerintah Provinsi Bali melaporkan tindak pelanggaran Apa pun yang disaksikannya, baik pelanggaran kecil maupun pelanggaran berskala besar, selanjutnya laporan tersebut akan ditindaklanjuti oleh pihak Inspektorat Daerah Provinsi Balidaerah, perlu disadari adanya risiko yang dapat menghalangi pencapaian tersebut secara ekonomis, efisien dan efektif, sehingga diperlukan pengendalian internal secara memadai. Inspektorat BPKP dihadiri oleh Ucu Rahmat Kepala. Adapun Susunan. disingkat APIP adalah inspektorat jenderal kementerian, unit pengawasan lembaga pemerintah nonkementerian, inspektorat daerah provinsi, dan inspektorat daerah kabupaten/kota. Sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. dan dinilai oleh Inspektorat Daerah yang bersangkutan. Salah satu dokumen pendukung yang harus dilampirkan dalam LKPD adalah Pernyataan Tanggung Jawab dari Kepala Daerah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS ada-lah Aparatur Sipil Negara pada Kabupaten Barito Selatan. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, perhitungan uang dan sebagainya, sedangkan validasi adalah pengesahan. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan. 3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. Sesuai Peraturan Daerah tersebut kedudukan Inspektorat Dalam rangka merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-78, Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menggelar berbagai lomba estafet yang penuh semangat di halaman kantor. Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul dipimpin oleh Inspektur yang berkedudukan dibawah dan bertanggungiawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pedoman. Dalam setiap penugasan (penugasan audit maupun konsultasi), satuan kerja/perangkat daerah harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan. 9. Cikole Kota Sukabumi Jawa Barat. Inspektorat Daerah merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kerangka kebijakan, operasional dan target RB dapat dilihat pada Perpres 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB dan Permenpan RB No. 2. 4. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat. Posted on 11/04/2019 | By Panjimhs. OPD yang kita pilih sebagai Auditee adalah OPD yang mengelola anggaran besar dan yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dan non pelayanan dasar serta urusan pilihan. Inspektorat, Dinas Daerah dan Badan Daerah, serta untuk kabupaten/Kota perangkat daerah ditambah dengan kecamatan. Kontak Kami. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Penilaian Mandiri Pelaksanaan ReformasiBirokrasi mencakup penilaian terhadap dua komponen: Pengungkit (Enablers) dan Hasil(Results). Visi Inspektorat Kota Bandung adalah: "Terwujudnya pengawasan internal yang berkualitas dan profesional menuju tata kelola pemerintahan yang baik" Misi Inspektorat Kota Bandung adalah : 1. 2) Konteks sumber daya manusia, adalah tataran identifikasi risiko Inspektorat BPKP meliputi: ketersediaan dan kompetensi pegawai Inspektorat BPKP serta hubungan antar pegawai Inspektorat maupun di luar unit. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 5. 2 TUJUAN DAN FUNGSI STANDAR Tujuan Standar Kompetensi Auditor adalah untuk memastikan auditor memperoleh dan mempertahankan kemampuan tertentu yang dibutuhkan untuk dapat melaksanakan tugas sebagai auditor yang kompeten, profesional, efektif, dan efisien. Inspektur adalah Kepala Inspektorat Daerah. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Kulon Progo; 2. Titik berat pelaksanaan tugas "pengawasan dan pemeriksaan" adalah melakukan tindakan. Menurut Harahap (2009:145) laporan keuangan yang disusun tersebut. disini akan saya akan lebih mengkhuskan penjelasan pada Inspektorat Daerah, pada kelembagaan Inspektorat Kabupaten/kota dijelaskan. Visi. 1605, 2017 KEMENDAGRI.